nusakini.com--Pemerintah punya tanggung jawab menjamin hak politik semua warga negara. Sementara di sisi lain, KTP elektronik, sudah jadi instrumen bagi warga untuk menunaikan hak pilihnya. Kementerian Dalam Negeri sendiri menargetkan, seluruh pemilih untuk pemilu 2019, sudah punya KTP elektronik, sebelum pesta demokrasi itu digelar. 

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (10/11). Menurut Tjahjo, perekaman KTP elektronik sendiri tidak akan pernah selesai. Karena itu, tiap tahun pemerintahan harus menyediakan blanko dan melakukan proses perekaman. 

" Setiap tahun itu rata-rata satu setengah juta. Itu bagi remaja yang mulai masuk dewasa yang berusia 17 tahun yang dia harus punya KTP," kata dia. 

Perekaman KTP el sendiri kata Tjahjo sangat penting, karena digunakan juga untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Karena itu, target kementeriannya, semua pemilih untuk pemilu serentak 2019, harus sudah punya KTP el. Dan, itu juga merupakan perintah UU. 

• Ingat! Sisa 5 Hari Tenggak NIK-NPWP Wajib Dipadankan, Terima Risiko Ini Jika Lalai
• Oknum Mantan ASN Dukcapil Makassar Diduga Palsukan Dokumen KTP, Sekarang Menjabat Seklur
• Tahun Depan Fotokopi KTP Tak Diperlukan Lagi, Ini Sebabnya
• Antar KTP kepada 6 Warga, Wawali dapat Kejutan Kue Ulang Tahun dari Ibu-ibu
• MPP Magetan Jadi yang Pertama Miliki Anjungan Dukcapil Mandiri

" Nah ini yang 184 juta penduduk ini sudah 96% itu sudah merekam datanya, 96 koma sekian. Nah 3 persenan inilah yang sekarang harus kita kejar tapi juga masyarakat harus pro aktif," katanya. 

Untuk memastikan itu, lanjut Tjahjo, Kemendagri terus berkoordinasi dengan KPU, sebagai penyelenggara pemilu dan juga seluruh jajaran dinas kependudukan di Indonesia. Koordinasi ini, untuk memastikan jumlah penduduk yang punya hak politik atau yang sudah dewasa tetapi datanya belum tunggal. 

" Kemudian warga negara kita yang bertugas dan bersekolah atau kerja diluar negeri. Kemudian TKI, dan TKW kita. Yang kemarin Pak Dirjen sudah ke Jeddah dan sebagainya. Ini sedang kita inventarisasi jangan sampai pada hari H-nya mereka pulang, mereka menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar. Kayak di DKI kemarin," tutur Tjahjo. 

Masalah data pemilih di Pilkada DKI Jakarta kemarin, kata Tjahjo, ujungnya Kemendagri juga yang disalahkan. Padahal, sudah berulang kali dihimbau kepada masyarakat, agar mereka juga inisiatif sejak awal untuk melaporkan diri. Dan, pemilih itu harusnya sudah terdata per RT dan RW. 

" Kan enggak bisa langsung datang. Ini yang sekarang sedang dicari polanya. Memang untuk mencapai 100% juga sulit," ujarnya.(p/ab)